Sistem moneter{Pengertian sistem moneter}

Sistem moneter

Pengertian Sistem moneter

1. Pengertian

Dalam perkembangan peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat

penting, hampir tidak ada satupun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak

terkait dengan keberadaan uang. Perkembangan dan peningkatan jumlah uang bereda

yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan

sehingga dalam jangka panjang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi, sebaliknya

apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah maka kelesuan ekonomi akan

terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara

keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain

melatarbelakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh bank sentra suatu negara dalam

mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan pengendalian

jumlah uang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijakan moneter yang

ditempuh bank sentral.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter

dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai

perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya,

perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah terjaganya

stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan stabilitas harga, seperti ;

rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output riil atau pertumbuhan

ekonomi, dan cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan

moneter yang disebutkan diatas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi

makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan

ekonomi, sifat perekonomian suatu negara (tertutup, terbuka), serta faktor fundamental

ekonomi lainnya.

2. Kebijakan Moneter dan Siklus Kegiatan Ekonomi

Kebijkan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro

padaumumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi (business cycle).

Dalam hal ini kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi ketika perekonomian

sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat (boom) tentu berbeda dengan

kebijakan moneter yang diterapkan pada saat perekonomian sedang melambat

(depression atau slump). Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter

yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif.

Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk

mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah

uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan

jumlah uang beredar.

Dalam jangka pendek kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan

ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sedangkan kebijakan

moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat

kegiatan perekonomian sedang mengalami boom. Berikut dapat dilihat gambaran siklus

kegiatan ekonomi ;

Siklus Kegiatan Ekonomi

 output

 fase ekspansif G

 C Trend

 E

 A

 D F

B

Waktu

 (Perry Warjiyo dan Solikin ; 2004, hal 65)

Posisi pada huruf A, C, E, dan G menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi pada

titik balik tertinggi untuk kurun waktu tertentu. Sementara posisi pada huruf B, D, F

menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi pada titik balik terendah untuk kurun

waktu tertentu. Pada fase kegiatan perekonomian sedang mengalami resesi (misalkan

dari A ke B). Bank sentral dapat memperpendek periode resesi dengan melakukan

kebijakan moneter yang ekspansif sehingga perekonomian dapat lebih cepat mengalami

pemulihan kembali (recovery). Dalam kondisi perekonomian mengalamai

perkembangan yang sangat pesar bank sentral dapat menghaindari pemanasan kegiatan

ekonomi (overheating) dengan melkaukan kebijakan moneter yang kontraktif. Pola

penerapan kebijakan moneter yang aktif bersifat ‖memperlunak‖fluktuasi kegiatan

ekonomi tersebut dikenal dengan counter cyclical monetary policy.

3. Kebijakan Moneter dan Kebijakan Ekonomi Makro Lain.

Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan

penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor

riil, dan lain. Hal ini terutama mengingat perkembangan ekonomi dan harga-harga ditentukan oleh perkembangan pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Kebijakan

moneter dan fiskal lebih berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan harga

melalui sisi permintaan, yaitu pengaruh jumlah uang beredar dan suku bunga untuk

kebijakan moneter dan pengaruh pengeluaran pemerintah untuk kebijakan fiskal.

Sementara itu pengaruh sisi penawaran dari perkembangan ekonomi dan harga lebih

banyak ditentukan oleh kebijakan sektor riil, seperti industri, perdagangan, investasi,

tenaga kerja, dan teknologi. Dengan demikian untuk mencapai tujuan kebijakan

ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan policy mix atau bauran kebijakan

yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

4. Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka.

Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan

moneternya. Hal ini mengingat semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan

internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar pula aliran dana

luar negeri yang masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Aliran dana luar

negeri tersebut selanjutnya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga,

dan nilai tukar dalam perekonomian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mekanisme dan besarnya pengaruh aliran dana luar

negeri tersebut akan dipengaruhi oleh sistim nilai tukar dan sistim devisa yang dianut

negara tersebut.

a. Sistim nilai tukar.

Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang

terhadap mata uang lain. Pada dasarnya terdapat tiga sistim nilai tukar yaitu ; 1)

fixed exchange rate yaitu sistim nilai tukar tetap, 2) managed floating exchange rate

yaitu sistim nilai tukar mengambang terkendali, 3) floating exchange rate yaitu

sistim nilai tukar mengambang.

b. Sistim Devisa.

Devisa merupakan aset keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional.

Penetapan sistim devisa pada suatu negara ditujukan untuk mengatur pergerakan laju

lintas devisa antara penduduk dan bukan penduduk dari suatu negara kenegara lain.

Pada dasarnya ada tiga sistim devisa yaitu ;

 1) sistem devisa terkontrol, 

2) sistim

devisa semi terkontrol, 

3) sistim devisa bebas. Pemilihan sistim devisa mana yang

dianut akan tergantung pada kondisi negara yang bersangkutan, khususnya

keterbukaan ekonominya dalam arti seberapa jauh negara yang bersangkutan ingin

mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global.

5. Kerangka Strategis Kebijakan Moneter.

Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan

tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Secara prinsip terdapat

beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi

memiliki karakteristik sesuai dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai nominal anchor ’jangkar nominal’ atau semacam ’sasaran antara’ dalam mencapai tujuan akhir.

Beberapa strategi kebijakan moneter tersebut antara lain ; 1) exchange rate targeting

yaitu pengetatan nilai tukar, 2) monetary targeting yaitu penargetan besaran moneter, 3)

inflation targeting, yaitu penargetan inflasi, 4) implicit but not explicit anchor, yaitu

suatu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas.

a. Penargetan nilai tukar

Yaitu mendasarkan keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan

pengaruhnya terhadap pendapaian sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam

pelaksanaannya terdapat tiga alternatif yang dapat ditempuh ; 

1) menetapkan nilai

mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara

internasional, seperti emas (standard emas), 

2) dengan menetapkan nilai mata uang

domestik terhadapmata uang negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah,

3) dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara

tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan

laju inflasi diantara kedua negara (crawling peg). Kelebihan penargetan nilai tukar

adalah ; 

1) dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang

impor, 

2) dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, 

3) memberikan

kaidah baku (rules) dan dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter, 

4)

bersifat sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Kelemahan

dari penargetan nilai tukar adalah ; 

1) dalam kondisi ketika perekonomian suatu

negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi akan

menghilangkan independensi kebijakan moneter domestik dari pengaruh luar negeri

tersebut,

 2) dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi dinegara lain

akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian

domestik,

 3) rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang

domestik.

b. Penargetan besaran moneter

Yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara,

misalnya uang beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2) serta kredit.

Kelebihan dari kebijakan ini adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang

independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang

ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan. Strategi ini sangat bergantung pada kestabilan hubungan antara

besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan (perkembangan harga dan out put).

Dengan semakin berkembangnya instrument keuangan dan semakin terintegrasinya

perekonomian domestik dengan internasional, maka kestabilan income velocity

’tingkat perputaran uang dalam ekonomi’. Hal ini antara lain yang menjadi alasan

mengapa bank sentral tidak menerapkan strategi ini dengan kaku, atau bahkan

meninggalkan strategi ini.

c. Penargetan inflasi

Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat / publik

mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk

mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter.

Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, strategi ini tidak mendasarkan pada satu indikator saja, misalnya, nilai tukar atau uang beredar saja, tetapi mengevaluasi

berbagai indikator kunci dan relevan untuk perumusan kebijakan moneter. Yang

diutamakan adalah pencapaian sasaran akhir inflasi, dan bukan pencapaian sasaran

antara seperti uang beredar atau nilai tukar. Dengan menargetkan inflasi sebagai

jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus didalam

mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Walaupun penargetan dilakukan

pada inflasi, strategi ini tidak mengabaikan pencapaian tujuan kebijakan moneter

lainnya seperti perkembangan out put dan kesempatan kerja. Dalam hal ini bank

sentral senantiasa berupaya untuk memperhitungkan stabilitas perkembangan output

dan kesempatan kerja (pada tingkat tertentu) dalam jangka pendek dalam penetapan

sasaran inflasi jangka menengah yang ingin dicapai. Selain itu dalam rangka

meminimumkan penurunan perkembangan output, bank sentral melakukan

penyesuaian secara bertahap sasaran inflasi jangka pendek menuju arah pencapaian

sasaran laju inflasi jangka menengah panjang yang lebih rendah.

d. Strategi kebijakan moneter tanpa ‖jangkar‖ yang tegas

Adalah strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas.

Akan tetapi bank sentral tersebut tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk

mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Kelemahan dari strategi kebijakan

moneter tanpa jangkar yang tegas ini adalah dapat memicu ketidakpastian dipasar

mengenai prospek perkembangan harga dan output, dapat menurunkan akuntabilitas

bank sentral dimata masyarakat dan DPR (parlemen) karena tidak adanya kriteria

keberhasilan pencapaian kebijakan moneter yang umumnya ditentukan terlebih

dahulu.

6. Mekanisme Pengendalian Moneter.

Berdasarkan sasaran inflasi yang ditetapkan, serta proyeksi pertumbuhan

ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan variabel ekonomi makro lainnya. Bank Indonesia

melalui penyusunan program moneter dapat memperkirakan permintaan uang yang

sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Dari perhitungan ini dapat diperkirakan

pertumbuhan jumlah uang beredar (M1 dan M2) yang dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya Bank Indonesia dapat memperkirakan posisi dan pertumbuhan uang primer

sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional tersebut ditentukan

baik secara tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan untuk digunakan sebagai dasar

pelaskanaan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Berdasarkan sasaran uang primer yang telah ditetapkan, Bank Indonesia

melakukan operasi pasar terbuka (OPT) sebagai instrumen utama dalam pengendalian

moneter. Adapun instumen yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia dalam

pengendalian moneter adalah :

a. Operasi Pasar Terbuka / Open Market Policy . Kebijaksanaan yang dijalankan Bank

Sentral atau Bank Indonesia untuk membeli atau menjual surat-surat berharga

seperti : wesel, kertas perbendaharaan negara, obligasi negara, lelang SBI, melalui

penggunaan fasilitas Bank Indonesia dipasar uang rupiah, sterilisasi / intervensidipasar valuta asing, dengan maksud memperbesar dan memperkecil jumlah uang

yang beredar di masyarakat.

1) Lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Besarnya lelang SBI (mingguan) dimaksudkan untuk mencapai besarnya target

uang primer yang ditetapkan. Untuk itu, tiap minggu Bank Indonesia akan

memperkirakan perkembangan uang primer dan dengan membandingkan target

yang ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan likuiditas pasar uang yang

harus diserap melalui operasi pasar terbuka (OPT). Hal ini dilakukan dengan

menghitung berapa SBI yang jatuh tempo, berapa ekspansi/kontraksi dari sisi

fiskal (rekening) pemerintah di Bank Indonesia), mutasi cadangan devisa, serta

bagaimana kondisi likuditas dipasar uang. Dengan cara ini, Bank Indonesia

dapat mencapai target uang primer yang telah ditetapkan serta dapat

mempengaruhi perkembangan suku bunga dipasar uang.

2) Fasilitas Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga melakukan operasi moneter secara langsung dipasar uang

rupiah melalui fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Hal ini dilakukan secara harian,

terutama apabila terjadi perkembangan diluar perhitungan yang dapat

menyebabkan tidak tercapainya target uang primer melalui lelang SBI. Caranya

antara lain dapat dilakukan dengan secara langsung menawarkan kepada bank�bank untuk menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank Indonesia (berjangka

waktu overnight hingga satu minggu) atau dengan cara membeli kembali SBI

secara repurchase agreement (repo) dipasar uang antarbank.

3) Sterilisasi /intervensi valuta asing

Pada saat-saat tertentu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi dipasar valuta

asing. Hal ini dilakukan terutama apabila pemerintah akan membiayai kegiatan

suatu proyek (membutuhkan rupiah) dengan cara menggunakan dana valuta

asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia. Apabila

tidak terjadi tekanan melemahnya rupiah, ekspansi dari sisi fiskal tersebut

umumnya diserap dengan menjual SBI. Akan tetapi, apabila pada saat yang

bersamaan terdapat tekanan pelemahan nilai tukar yang perlu dicegah, maka

Bank Indonesia menjual valuta asing untuk mensterilisasi ekspansi fiskal

tersebut. Dengan cara ini dapat dicapai dua tujuan sekaligus ; 

a) penyerapan

kelebihan likuiditas dipasar uang akibat ekspansi sisi fiskal tersebut dapat

dilakukan sehingga target uang primer dapat tercapai,

 b) langkah ini sekaligus

dapat membantu upaya untuk menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah

dipasar. Perlu dicatat bahwa langkah intervensi dipasar valuta asing tersebut

dapat pula dilakukan Bank Indonesia pada waktu sedang terjadi gejolak nilai

tukar rupiah dipasar valuta asing, meskipun pada saat yang bersamaan tidak

terjadi ekspansi moneter dari sisi fiskal.

b. Politik diskonto ialah kebijaksanaan yang di jalankan oleh Bank Indonesia dengan

mempengaruhi tingkat suku bunga kredit / pinjaman dari perbankan.

Bunga kredit tinggi, animo masyarakat untuk meminjam, menurun, berarti jumlah

uang beredar berkurang. Bunga kredit rendah, animo masyarakat untuk meminjam

akan meningkat.

c. Politik Cash Ratio, kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dengan

menetapkan kas rasio pada batas-batas tertentu misal : 2%, 5%, 10%, 15%.

Cash ratio tinggi – ekspansi kredit akan berkurang, cash ratio rendah – ekspansi

kredit akan bertambah. Dengan mempengaruhi posisi cash ratio akan memberikan

dampak terhadap likuiditas dan rentabilitas suatu bank.

Hampir semua negara baik negara-negara yang telah maju maupun negara yang

sedang berkembang menghadapi masalah memelihara kestabilan serta masalah

pertumbuhan ekonominya. Di negara kita di samping ke dua masalah tersebut bahkan

lebih ditonjolkan serta ditekankan adalah masalah pemerataan yang menyangkut segi�segi keadaan sosial. Kestabilan ekonomi mencakup segi-segi :

a. Kestabilan tingkat harga.

b. Kestabilan tingkat pendapatan.

c. Kestabilan tingkat kesempatan kerja.

Masalah pemeliharaan kestabilan tingkat harga lebih bersifat jangka pendek,

sedangkan masalah pertumbuhan bersifat jangka panjang. Sementara kebijaksanaan

moneter dan fiskal ditujukan unutk memelihara kestabilan ekonomi terutama kestabilan

harga menyangkut berbagai aspek dan kaitan bebagai variabel ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan moneter di Indonesia dalam jangka

panjang :

a. Makin terbukanya ekonomi Indonesia terhadap dunia luar

Yaitu pertumbuhan ekonomi semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Kita

menjual semakin banyak barang-barang kenegara lain baik dalam arti absolut

maupun relatif terhadap GDP kita. Keuntungan-keuntungan yang di peroleh dari

makin terintegrasinya perekonomian indonesia cukup jelas. Masuknya modal luar

negeri menambah dana pembangunan dan teknologi-teknologi baru bisa diperoleh

bersamaan masuknya modal baru tersebut, demikian pula kesempatan untuk turut

serta dalam ‖Internasioanal Division of Labour‖ makin luas dan ini bisa diharapkan

mempunyai efek positif terhadap alokasi sumber-sumber ekonomi dalam negeri.

Sementara pengaruh ekonomi Indonesia terkaya terhadap perekonomian dunia

adalah marginal tapi sebaliknya pengaruh naik turunnya perekonomian dunia sangat

menentukan jalannya perekonomian indonesia.

Jadi alternatif-alternatif bagi Indonesia yang terbuka perekonomiannya sebagai

berikut :

.a) Do nothing policy Kita (Indonesia) tidak perlu berbuat apa-apa, pengaruh kita  

hanya kecil di arena moneter internasional.

b) Join the mayority policy

. Kita (Indonesia) selalu mengikuti mayoritas negara�negara di dunia dalam hal baik kebijaksanaan fiskal dan moneter kenaikan  

volume uang di negara kita, Kenaikan harga, tingkat bunga, kurs valuta dsb kita

jangan sampai di luar garis ‖ out of line‖ dengan mayoritas negara lain.

Kelemahannya adalah Tidak menjamin kita mendapatkan manfaat yang besar

bagi kepentingan nasional kita dan tidak menjamin mayoritas termasuk kita akan

tetap hidup.

c) Join the leader policy.

 Kita (Indonesia) selalu mengaitkan mata uang kita dengan

mata uang terpenting. Misalnya, dolar dan kalau perlu kita harus menjaga jangan sampai keadaan moneter domestik terlalu out of line dengan mereka.

Kelemahannya adalah bila kita mengaitkan mata uang kita dengan mereka,

apabila mereka mengurangi dan kurang stabil, maka kita terpaksa harus ikut

menderita.

d) Completely independent policy.

 Kita (Indonesia) merumuskan sendiri

kebijaksanaan-kebijaksanaan kurs paritas kita dan kebijaksanaan-kebijaksanaan

perdagangan internasional fiskal dan moneter domestik kita untuk

mengeksploisitir semaksimal mungkin konstelasi keadaan dari saat ke saat.

Kelemahannya adalah tidak akan menjamin kita terhindar dari ketergantungan

dunia selama struktur ekonomi kita adalah ekonomi terbuka.

e) Autorkie policy. Suatu kebijaksanaan memutuskan untuk mengadakan isolasi

maksimum perekonomian dari gangguan ketidakstabilan perekonomian dunia.

Dalam arti menutup rapat-rapat masyarakat suatu negara tersebut dengan sistem

autorkie penuh untuk menghindari gangguan perekonomian dari luar.

b. Adanya ‖Gap‖ pangan yang makin melebar.

Yaitu kemungkinan melebarnya gap antara permintaan atau kebutuhan akan bahan

pangan (beras) dengan produksi pangan dalam negeri kita. Dan perlu disadari bahwa

inflasi yang timbul karena kelangkaan bahan makanan pokok ini adalah ‖inflasi

struktural‖ yang tidak akan lenyap hanya dengan tindakan moneter saja. Misalnya

dengan pencatatan uang. Inflasi ini hanya bisa di atasi dengan kenaikan produksi.

c. Ketegaran harga di banyak sektor dan makin menguatkan mentalitas inflasi.

Ketegaran harga bisa timbul karena dari pegalaman negara lain ialah bahwa proses

industrialisasi sering dibarengi dengan proses konsentrasi industri yaitu proses yang

menjurus kepada struktur industri yang oligopolistis atau bahkan monopolstis.

d. Kejenuhan moneter

Yaitu makin mengecilnya daya serap perekonomian terhadap tambahan volume

uang yang beredar tanpa mengakibatkan inflasi. Untuk menggambarkan berapa

besar daya serap moneter indonesia di masa akan datang kita bisa mengadakan

Perhitungan sementara. Harga akan naik apabila harga supply uang naik dengan

kecepatan tidak melebihi kecepatan kenaikan. Pernintaan akan uang kita ini dipengaruhi

oleh dua faktor utama, yakni kenaikan jumlah transaksi dan kenaikan permintaan akan

uang perkapita.

Kenaikan jumlah transaksi dicerminkan oleh kenaikan dari Gross Domestic

Product (GDP). Kenaikan oleh permintaan akan uang perkapita di pengaruhi oleh selain

pulihnya kepercayaan kepada mata uang itu sendiri, yaitu :

a. Meluasnya sektor modern.

b. Monterisasi daerah-daerah yang semula hanya sedikit menggunakan uang-uang

dalam pertukaran

c. Makin banyaknya orang memegang uang sebagai assets, misal dikarenakan makin

tingginya income.7. Tindakan-tindakan dan kebijakan moneter di Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sejak itu pula

pemerintah Indonesia melakukan pembenahan dan perubahan dalam sistem dan

kebijakan moneter di Indonesia, dalam masa perang kemerdekaan 1945 – 1950, dan

masa pergolakan didaerah 1950 -1965. Adapun tindakan-tindakan dan kebijakan

moneter yang pernah dikeluarkan adalah :

a. Pengguntingan uang

Pengguntingan uang ini terjadi pada tahun 1950. Beberapa tahun setelah

kemerdekaan, keadaan perekonomian di Indonesia masih memasuki babak baru

dalam pembangunannya. Pada masa ini jumlah uang beredar tidak terkontrol atau

sangat banyak sehingga nilai uang saat itu sangat rendah, melihat keadaan tersebut

maka pemerintah menempuh suatu cara dengan melakukan pengguntingan uang

yakni dengan penurunan nilai nominalnya dengan perincian 50 % dapat digunakan

oleh masyarakat dan 50 % lagi diambil oleh pemerintah untuk tabungan dan pada

saat tertentu dapat ditukarkan, dengan adanya kebijaksanaan ini perekonomian dapat

dikendalikan tapi hal ini bertahan lebih kurang 15 tahun.

b. Politik Sanering.

Pada masa ini dilakukan kebijaksanaan lebih dramatis lagi, menteri keuangan waktu

itu menganjurkan suatu kebijaksanaan baru untuk lebih menyehatkan perekonomian

karena pada waktu itu nilai uang sangat rendah. Isi dari kebijaksanaan itu adalah

bahwa uang dengan nilai Rp 1.000 nilainya disamakan dengan nilai Rp 1. Tindakan

ini tentu bagi sebagian masyarakat merugikan akan tetapi lama kelamaan

masyarakat dapat menerimanya karena tujuan diadakan tindakan ini adalah untuk

menyehatkan perekonomian negara yang berarti untuk kepentingan umum, ini

terjadi pada tahun 1965.

c. Kebijaksanaan 15 November 1978.

Kebijaksanaan ini lebih terkenal dengan istilah Knop 15, yang pada prinsipnya

bertujuan untuk mengusahakan agar barang industri termasuk pertanian,

pertambangan, maupun usaha lainnya dapat menjadi lebih baik sehingga

produksinya dapat bersaing dipasaran dunia. Kebijaksanaan ini ditekankan pada

beberapa hal yaitu :

- Meningkatkan ekspor barang-barang dengan kualitas ekspor.

- Menekan impor guna melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang

menghasilkan barang-barang yang sama

- Memberi rangsangan terhadap investor dengan cara penyederhanaan prosedur

pelaksanaannya.

- Membuka lapangan kerja baru.

d. Paket 1 Juni 1983

Paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 (Pakjun 83) berisikan kebijaksanaan sebagai

berikut :

- Menghapus pagu kredit, maka untuk mengendalikan moneter Bank Sentral

(Bank Indonesia) akan menyandarkan pada alat-alat yang secara tak langsung mempengaruhi perkembangan moneter seperti ; cash ratio reserve reqruitment,

cadangan minimum, discount window atau diskonto ulang.

- Memberlakukan sistim devisa bebas. Paket ini mengawali deregulasi perbankan

khususnya dan keuangan umumnya serta dimulainya era liberalisasi di

Indonesia.

e. Paket 6 Mei 1986.

Tindakan ini selain bertujuan untuk meningkatkan produksi non migas dan investasi

dalam negeri juga memperbaiki beberapa cara kerja dibidang perpajakan terutama

pajak ekspor impor. Dalam bidang investasi pemerintah mempermudah prosedur

pelaksanaan investasi untuk investor dalam negeri atau luar negeri.

f. Kebijaksanaan Devaluasi 12 September 1986.

Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata uang negara

lain. Tujuannya untuk merangsang investor masuk ke Indonesia. Kebijaksanaan

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang pernah dilakukan adalah ;

- Devaluasi Nopvember 1978 dari Rp 425 per USD menjadi Rp 625 per USD

- Devaluasi Maret 1983 dari Rp 625 per USD menjadi Rp 825 per USD

- Devaluasi September 1986 dari Rp 1134 per USD menjadi Rp 1644 per USD

Selanjutnya sistim nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pernah

diterapkan di Indonesia dari September 1986 – Januari 1994. Kemudian nilai tukar

mengambang diterapkan sejak tanggal 14 Agustus 1997 sampai sekarang, kebijakan

ini ditempuh sebagai reaksi pemerintah dalam menghadapi demikian besarnya

gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar rupiah pada sekitar Juli-Agustus 1997.

Selajutnya nilai tukar mengambang tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang

No. 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistim nilai tukar. Sesuai dengan

undang-undang tersebut, sistim nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah

setelah mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia.

g. Paket Oktober 1988.

Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1988 yang dikenal dikenal

dengan istilah ‖Pakto 88‖ dibidang keuangan dan perbankan, dengan isi sebagai

berikut :

- Pengenaan pajak penghasilan (pph) sebesar 15 % terhadap bunga deposito.

Pungutan ini bersifat final (dipungut langsung ketika deposan menerima bunga

deposito). Alasan mengenai pengenaan pph atas bunga deposito adalah untuk

mengembangkan pasar modal melalui investasi yang dilakukan masyarakat ke

usaha-usaha yang lebih produktif disamping melaksanakan undang-undang

perpajakan. Dalam hal ini mengenai penarikan deposito secara besar-besaran

tidak akan terjadi, sebab bila dibandingkan suku bunga deposito dalam valuta

asing, lebih menguntungkan dalam deposito rupiah.

- Mempermudah persyaratan pendirian suatu bank dan lembaga keuangan bukan

bank (LKBB). Dalam hal ini LKBB dibolehkan mengedarkan sertifikat deposito

dan sebuah bank diizinkan mengadakan tabungan.

- Menurunkan jaminan likuiditas atau cash ratio dari 15 % menjadi 2 %. Hal ini

dilakukan guna membantu deposan agar pendapatannya tidak berkurang dengan

dikenakan pajak.Sasaran-sasaran yang diharapkan dari kebijakan Pakto 88 ini adalah : mengerahkan

dana masyarakat, pemerataan kesempatan usaha, mengembangkan pasar modal,

pemerataan kesempatan kerja, mendorong peningkatan ekspor non migas melalui

perluasan bank-bank devisa dan melonggarkan persyaratan kepada pedagang valuta

asing, meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan yaitu pemerintah

melonggarkan ketentuan menyangkut penempatan dana BUMN pada bank dan

mengatur kembali batas minimum pemberian kredit (legal lending limit),

mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yaitu menetapkan likuiditas

wajib minimum serta operasi pasar terbuka.

h. Paket 21 November 1988.

Paket ini mengatur mengenai BUMN yaitu masalah status ganda yang dimiliki oleh

BUMN sebagai berikut :

- Sebagai unit kegiatan ekonomi.

- Sebagai aparatur perekonomian negara

Hal ini didalam prakteknya sangat bertentangan disatu pihak mencari laba, dilain

pihak terikat dengan peraturan yang berlaku. Langkah yang diambil adalah ;

memperkecil atau menghilangkan BUMN yang tidak produktif lagi, meringankan

ketentuan birokrasi, mengutamakan profesionalismen, mengadakan kerja sama

dengan swasta dalam bidang manajemen